Matius–Aryoko Unggul, JSI Catat Tren Positif Dukungan Masyarakat Papua

Jayapura, – Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua 2025 tercatat tinggi berdasarkan hasil survei terbaru dari Jaringan Survei Independent (JSI). Survei tersebut juga menunjukkan persaingan ketat antara dua pasangan calon, yakni Benhur Tomi Mano–Constant Karma (Paslon 01) dan Matius Fakhiri–Aryoko Rumaropen (Paslon 02), dengan keunggulan tipis diraih oleh Paslon 02.

Direktur Eksekutif JSI, Harry Khairul Anwar, menyampaikan bahwa survei digelar pada 20–29 Juni 2025 dengan melibatkan 1.589 responden yang tersebar di enam daerah pelaksanaan PSU: Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Kepulauan Yapen, dan Biak Numfor. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan tingkat kesalahan ±2,5% dan tingkat kepercayaan 95%.

“Sebanyak 70 persen responden menyatakan akan hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat PSU berlangsung,” ujar Harry kepada wartawan, Kamis (31/7/2025). Sementara itu, 30 persen lainnya masih ragu atau menyatakan tidak akan datang, yang menurut JSI menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi.

Dalam hal elektabilitas, pasangan Matius–Aryoko mendapatkan dukungan 49,5 persen, mengungguli pasangan Benhur–Constant yang meraih 44,6 persen. Sementara 5,9 persen responden belum menentukan pilihan (undecided). Simulasi pada hari pencoblosan 6 Agustus 2025 juga menunjukkan hasil serupa.

JSI juga mencatat bahwa 87 persen responden menyatakan pilihan mereka tidak akan berubah meskipun ada praktik politik uang, sedangkan 13 persen menyebut masih mungkin terpengaruh.

Dari sisi persepsi publik, Paslon 01 dianggap unggul dalam pengalaman birokrasi dan pemerintahan. Namun, kekhawatiran muncul terkait kondisi kesehatan, usia wakil, dan pernyataan yang dinilai kontroversial.

Sementara itu, Paslon 02 dinilai positif karena komitmennya terhadap masyarakat adat, keberpihakan pada ASN putra daerah, serta visi pemerintahan bersih. Meski demikian, mereka juga menghadapi tantangan berupa isu latar belakang agama, suku, serta kekhawatiran atas latar belakang kepolisian dari calon gubernur.(red)