80 Tahun Jabar: Nilai Luhur yang Terlupakan dalam Pembangunan

KABAR BANDUNG

– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan bahwa naskah kuno Sanghyang Kandang Karesian yang sempat dibacakan saat Rapat Paripurna HUT ke-80 Jawa Barat di Gedung Merdeka, harus menjadi landasan utama dalam arah pembangunan provinsi.

Menurutnya, naskah tersebut mencerminkan akar kebudayaan luhur masyarakat Sunda yang seharusnya dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia menegaskan bahwa setiap bangsa di dunia tidak mungkin meraih kemajuan tanpa terikat pada konstitusi atau warisan nilai-nilai leluhurnya.

“Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang mencapai kemajuan dalam pembangunan bangsanya kecuali yang terikat pada konstitusi bangsanya. konstitusi di negara-negara maju, itu adalah yang mempertahankan nilai tradisi yang terjadi pada masanya. Inggris mempertahankan kerangka masa lalu Amerika juga demikian. Dan Indonesia punya dua bangunan masa lalu yakni cerita sejarah dan kedua peninggalan kolonial,” ucap Dedi di Bandung, Selasa, 19 Agustus 2025.

Menurut Dedi, sejarah memiliki peranan penting dalam pembangunan. Sebab, pembangunan sejatinya bukan hanya sekadar catatan teknokratis dalam buku peraturan daerah mengenai anggaran, melainkan sebuah harmoni antara manusia dan alam yang meliputi tanah, air, udara, serta matahari.

“Pembangunan tidak melulu rangkaian teknokratis yang dibangun oleh pikiran-pikiran akademik, juga bukan fakta yang ditulis dalam buku-buku peraturan daerah tentang anggaran belanja. Pembangunan adalah keselarasan manusia dengan alamnya, dengan tanah, air dan udara. Kita diberikan tanah yang indah, tanah Sunda,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa ajaran mengenai keselarasan itu tercantum dalam naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Naskah ini berisi panduan tentang tata ruang, kehidupan masyarakat sipil, hingga kerangka pemerintahan pada masa kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di tanah Sunda, seperti Tarumanagara, Galuh Pakuan, Pakuan Pajajaran, Kesultanan Cirebon, hingga Sumedang Larang.

Dalam bagian Tarumanagara, misalnya, dijelaskan bagaimana kerajaan kala itu mampu membangun negara dengan selaras bersama air. Raja pada masa itu berhasil mengelola sumber daya sungai sehingga menopang kemajuan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Sementara pada bab Galuh Pakuan, diceritakan bagaimana wilayah Selatan Jawa Barat berkembang berkat kekuatan empati publik. Dengan semangat pengorbanan demi keadilan dan kehormatan, kerajaan ini mempertemukan budaya pegunungan dari wilayah Selatan dengan budaya pesisir dari kawasan Utara Jawa Barat.

Bagian lain, yakni Pakuan Pajajaran, memaparkan terbentuknya tata kehidupan masyarakat sipil yang kokoh. Pada masa ini, kerajaan membangun pilar negara melalui tiga prinsip utama: Karamaan, Karesian, dan Karatuan/Kaprabuan, yang kemudian menciptakan masyarakat makmur dan sejahtera.

Adapun pada bab Cirebon dan Sumedang Larang, dijelaskan bagaimana nilai-nilai syariah diperkenalkan secara harmonis untuk menyempurnakan falsafah masyarakat Sunda. Ajaran Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh disatukan dengan nilai rasa dalam membangun peradaban. “Maka cipta rasa adalah menyempurnakan rasa yang dimiliki oleh orang Sunda. Sehingga rasa sebagai sendi utama untuk mengayuh pembangunan,” tambahnya.

Namun demikian, Dedi menilai bahwa saat ini nilai-nilai luhur tersebut mulai ditinggalkan. Banyak pihak seolah menganggap masa depan hanya bisa diraih dengan narasi politik dan catatan akademis tanpa merujuk pada kearifan masa lalu.

Padahal, selama delapan dekade Jawa Barat berdiri, amanat naskah tersebut belum terwujud, terbukti dengan masih tingginya angka kemiskinan, ketimpangan sosial, keterbatasan akses pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan, hingga kerusakan tata ruang yang mengakibatkan bencana.

Menurutnya, pembangunan saat ini terlalu berorientasi pada angka-angka anggaran dan laporan keuangan semata. Padahal, di balik semua itu, terdapat nilai rasa dan cinta yang menjadi inti dari pembangunan sejati.

“Semua orang bicara anggaran. Semua orang bicara keuangan. Dia lupa bahwa di balik anggaran ada rasa dan cinta yang bisa mengadakan yang ada, mentiadakan yang tiada. Kerangka (pesan leluhur) itu adalah koreksi diri. Kerangka ini harus dibangun, karena kita bertugas mengemban amanah. Titah dari Allah. Seluruh titah dari Allah. Harus kita pahami apa yang kita lihat dalam rangkaian peristiwa alam,” ucapnya.

Dedi menekankan bahwa pembangunan Jawa Barat ke depan harus kembali mengacu pada kearifan leluhur yang tercatat dalam naskah klasik. Nilai-nilai tersebut bukan hanya warisan budaya, tetapi juga panduan strategis yang terbukti mampu menciptakan tata kehidupan masyarakat yang harmonis.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan bukan semata tentang infrastruktur modern, melainkan juga menyangkut kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan berpegang pada falsafah leluhur, Jawa Barat diyakini mampu keluar dari berbagai persoalan sosial yang masih membelit hingga kini.***